Informasi

Kesalahan perhitungan pajak masih menjadi masalah umum, baik pada pelaku UMKM maupun perusahaan yang sudah berjalan lama. Banyak yang mengira kesalahan hanya terjadi karena kelalaian kecil, padahal dampaknya bisa serius: mulai dari kurang bayar, denda, hingga pemeriksaan pajak. Dalam praktiknya, kesalahan sering muncul akibat pencatatan yang tidak rapi, salah memahami aturan, atau perubahan regulasi yang […]

Bagi banyak pelaku usaha, beban pajak sering kali terasa berat dan diam-diam menggerus arus kas. Masalahnya bukan semata pada nominal pajak yang harus dibayar, tetapi pada timing pembayaran yang tidak selaras dengan perputaran uang bisnis. Ketika pajak jatuh tempo sementara kas belum siap, operasional usaha bisa terganggu, mulai dari keterlambatan membayar supplier hingga tertundanya ekspansi.

Tax audit B2B adalah proses pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap perusahaan yang bertransaksi dengan entitas bisnis lain. Audit ini umumnya mencakup pemeriksaan laporan keuangan, transaksi antarperusahaan, faktur pajak, hingga kepatuhan atas kewajiban perpajakan yang berlaku. Dalam dunia B2B, kompleksitas audit cenderung lebih tinggi karena volume transaksi besar, variasi jenis pajak, serta keterkaitan data antar pihak.

Jual beli barang preloved dan thrifting semakin populer di Indonesia. Dari pakaian bekas impor, tas branded second, hingga perabot rumah tangga, aktivitas ini bukan lagi sekadar hobi, melainkan sumber penghasilan. Namun muncul pertanyaan penting: apakah jualan barang preloved kena pajak? Banyak penjual, baik individu maupun pemilik toko thrifting, masih ragu memahami kewajiban perpajakannya. Tren Thrifting

Fenomena uang viral semakin sering terjadi di era media sosial. Saweran saat live streaming, transfer massal karena konten viral, hingga pengumpulan dana spontan dari publik kini menjadi hal yang lumrah. Nominalnya pun tidak kecil, bahkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah dalam waktu singkat. Namun pertanyaan besarnya adalah: apakah uang viral tersebut kena pajak?

Di era digital sekarang, semakin banyak penyedia jasa pembuatan NPWP yang menawarkan proses cepat dan harga murah meriah. Cukup beberapa puluh ribu rupiah, klaimnya NPWP bisa jadi dalam hitungan jam melalui WhatsApp atau aplikasi tak resmi. Banyak orang tergiur karena ingin cepat memenuhi syarat administrasi kerja, kredit, atau urusan bisnis. Namun, di balik iming-iming harga

Mental block terhadap pajak masih menjadi persoalan besar bagi pelaku UMKM di Indonesia. Bukan karena pajaknya besar, melainkan karena persepsi, ketakutan, dan pengalaman tidak menyenangkan yang terus diwariskan dari cerita ke cerita. Akibatnya, banyak UMKM memilih menunda, menghindar, atau pura-pura tidak tahu soal pajak, padahal usahanya terus berjalan dan berkembang. Pajak UMKM dan Ketakutan yang

Tidak semua orang menerima penghasilan bulanan yang stabil. Banyak individu mendapatkan penghasilan tidak rutin, namun nilainya besar dan signifikan. Contohnya honor proyek, komisi penjualan, royalti, hadiah lomba, fee profesional, penjualan aset, hingga pembayaran sekali jalan dari klien. Masalahnya, justru jenis penghasilan inilah yang paling sering menimbulkan kebingungan dan risiko pajak. Di lapangan, pajak atas penghasilan

Banyak pelaku usaha merasa bingung dan tidak adil ketika bisnisnya belum menghasilkan keuntungan, tetapi sudah memiliki omzet dan tetap bersinggungan dengan pajak. Kondisi ini sering terjadi pada UMKM yang sedang bertumbuh, khususnya di fase awal usaha. Pertanyaannya, mengapa bisnis yang belum untung tetap berurusan dengan pajak? Jawabannya tidak sesederhana untung atau rugi. Omzet dan Laba

Donasi online kini menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem digital. Mulai dari penggalangan dana sosial, bantuan bencana, hingga dukungan kreator dan komunitas, semuanya bisa dilakukan hanya dengan beberapa klik. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul satu isu yang sering luput dari perhatian: pajak dari donasi online. Banyak individu, organisasi, bahkan startup digital belum sepenuhnya memahami