Panduan

Dalam sistem perpajakan Indonesia, pasangan suami istri pada dasarnya dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi. Karena itu, penggabungan NPWP menjadi langkah yang dianjurkan agar kewajiban pajak lebih rapi dan sesuai ketentuan. Dengan hadirnya sistem Coretax, proses administrasi pajak kini semakin terintegrasi, termasuk pengelolaan data keluarga. Menggabungkan NPWP bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga memudahkan penghitungan pajak […]

Penerapan sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menandai babak baru digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Setelah aktivasi akun Coretax, langkah penting berikutnya yang wajib dilakukan wajib pajak adalah membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP). Tanpa KO DJP, berbagai dokumen perpajakan digital tidak dapat digunakan secara sah. KO DJP berfungsi sebagai tanda tangan elektronik resmi

Transformasi digital di bidang perpajakan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu langkah penting yang kini wajib diketahui masyarakat adalah aktivasi akun Coretax DJP. Sistem ini menjadi gerbang utama layanan pajak digital, mulai dari administrasi hingga pelaporan pajak secara online. Coretax hadir untuk menyederhanakan proses perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data

Profesi influencer kini bukan sekadar hobi, melainkan sumber penghasilan yang nyata dan besar. Endorsement, paid promote, afiliasi, hingga kolaborasi brand membuat banyak influencer memperoleh pendapatan signifikan setiap tahun. Namun pertanyaan yang masih sering muncul adalah: bagaimana sebenarnya cara influencer membayar pajak? Banyak yang masih ragu, takut, atau bahkan tidak sadar bahwa aktivitas digital mereka sudah

Mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memang penuh tantangan. Selain memikirkan pemasaran, produksi, dan keuangan, pelaku UMKM juga wajib patuh terhadap kewajiban pajak. Sayangnya, banyak yang masih bingung atau bahkan abai soal ini. Padahal, pemerintah telah memberikan banyak kemudahan dan insentif pajak khusus untuk UMKM, termasuk tarif rendah dan pelaporan yang lebih

Mulai 1 Juli 2024, pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki lebih dari satu lokasi usaha untuk melakukan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan ini tertuang dalam PMK No. 136/2023 yang menggantikan PMK No. 112/2022, menghapus konsep NPWP cabang dan menjadikan pemusatan PPN sebagai kewajiban, bukan lagi pilihan. Mengapa Pemusatan PPN Menjadi

Dalam menjalankan usaha kuliner, memahami pajak bisnis restoran menjadi bagian penting untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan dan kelancaran operasional. Restoran, sebagai salah satu sektor usaha yang berkembang pesat, memiliki kewajiban pajak yang spesifik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami akan membahas cara menghitung, melaporkan, dan memahami jenis pajak yang harus dipenuhi oleh bisnis restoran,

Dalam beberapa tahun terakhir, pajak di era digital telah menjadi salah satu isu yang paling hangat diperbincangkan. Dengan semakin berkembangnya ekonomi digital, pemerintah di berbagai negara mulai menyusun peraturan dan kebijakan baru untuk memastikan bahwa perusahaan digital membayar pajak secara adil. Kami akan membahas peraturan dan kebijakan terbaru mengenai pajak di era digital, serta bagaimana

Pelaporan pajak tahunan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap bisnis, termasuk bisnis florist. Proses ini memastikan bahwa kewajiban perpajakan terhadap negara berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Bagi pemilik bisnis florist, memahami bagaimana melakukan pelaporan pajak tahunan dengan benar sangat penting untuk menjaga bisnis tetap dalam jalur hukum dan menghindari sanksi. Artikel ini akan membahas