Berita

Kemenkeu Tegaskan Tidak Ada Pajak Transfer Antarbank Baru pada 9 November 2026

Berita / , , , / /

Rabu, 4 November 2026 | Berita Pajak JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tidak ada kebijakan pajak baru yang akan mulai berlaku pada 9 November 2026. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan kabar viral mengenai rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) otomatis atas transaksi transfer antarbank dan penggunaan dompet digital. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan klarifikasi

Kemenkeu Tegaskan Tidak Ada Pajak Transfer Antarbank Baru pada 9 November 2026 Read More »

pajak transfer antarbank taxtix

Pemerintah Terapkan SPP-TDLN, PPN Transaksi Digital Luar Negeri Kini Dipungut Lewat Sistem Pembayaran

Berita / , , / /

Selasa, 3 November 2026 | Berita Pajak Pemerintah mulai menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sejak 25 September 2026. Kebijakan ini menjadi langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang dilakukan konsumen di Indonesia. Penerapannya ditujukan pada transaksi yang memenuhi kriteria objek

Pemerintah Terapkan SPP-TDLN, PPN Transaksi Digital Luar Negeri Kini Dipungut Lewat Sistem Pembayaran Read More »

SPP-TDLN taxtix

Pajak Digital Terkumpul Rp58,75 Triliun, Kripto dan Fintech Sumbang Rp7,58 Triliun

Berita / , , / /

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp58,75 triliun hingga 30 September 2026. Angka tersebut menunjukkan aktivitas perdagangan dan layanan teknologi berperan menopang penerimaan negara. Dari total itu, sektor aset kripto dan teknologi finansial (fintech) menyumbang Rp7,58 triliun. Berdasarkan data DJP, penerimaan tersebut berasal dari empat sektor utama, yakni Perdagangan

Pajak Digital Terkumpul Rp58,75 Triliun, Kripto dan Fintech Sumbang Rp7,58 Triliun Read More »

pajak digital taxtix

PPh Pasal 22 Marketplace: DJP Imbau Seller Tidak Menaikkan Harga Barang Sepihak

Berita / , , / /

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau para penjual atau seller di platform perdagangan elektronik agar tidak menaikkan harga barang secara sepihak menyusul penerapan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace. Imbauan ini menjadi perhatian pelaku usaha karena perubahan mekanisme administrasi pajak dapat memengaruhi pengelolaan harga, margin, dan komunikasi dengan konsumen. Kebijakan PPh Pasal 22 Marketplace

PPh Pasal 22 Marketplace: DJP Imbau Seller Tidak Menaikkan Harga Barang Sepihak Read More »

PPh Pasal 22 Marketplace taxtix

Penghapusan Sanksi Administratif Pajak via Coretax

Berita / , , / /

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengoptimalkan program penghapusan sanksi administratif pajak melalui kebijakan stimulus ekonomi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Fasilitas ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi hingga 100% apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kebijakan tersebut bukan program pengampunan

Penghapusan Sanksi Administratif Pajak via Coretax Read More »

penghapusan sanksi administratif pajak taxtix

Pemutihan Pajak? DJP Tegaskan Aturan Baru

Berita / , / /

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif bukanlah pemutihan pajak. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP-239/PJ/2026), pemerintah memberikan fasilitas keringanan sanksi dengan persyaratan tertentu, tanpa menghapus kewajiban membayar pokok utang pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa fasilitas tersebut diberikan

Pemutihan Pajak? DJP Tegaskan Aturan Baru Read More »

pemutihan pajak taxtix

DJP Hapus Denda Pajak hingga 100%

Berita / , / /

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100% mulai 8 Oktober 2026. Kebijakan ini diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong perekonomian nasional. Fasilitas tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan

DJP Hapus Denda Pajak hingga 100% Read More »

penghapusan sanksi administratif pajak taxtix

Batas PTKP Dikaji, Pajak Bisa Berubah

Berita / , / /

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah mengkaji penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Wacana ini berpotensi mengurangi beban Pajak Penghasilan (PPh) bagi pekerja, terutama masyarakat dengan penghasilan setara upah minimum. Dikutip dari ANTARA News pada 9 Oktober 2026, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan bahwa kajian kenaikan PTKP masih berlangsung. Pemerintah mempertimbangkan manfaat kebijakan terhadap

Batas PTKP Dikaji, Pajak Bisa Berubah Read More »

batas PTKP taxtix

DJP Perbaiki KOP PPh Pasal 15 di Coretax, WP Tak Perlu Pembetulan Manual

Berita / , , / /

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperbaiki isu KOP PPh Pasal 15 pada pembuatan Bukti Potong Penyetoran Sendiri (BPSP) untuk jasa pelayaran dalam negeri melalui Coretax DJP. Wajib pajak yang sebelumnya sudah membuat BPSP dengan kode yang keliru pun tidak perlu melakukan pembetulan secara manual. Dilansir DDTCNews pada 25 September 2026, sebelumnya terdapat masalah berupa tertukarnya

DJP Perbaiki KOP PPh Pasal 15 di Coretax, WP Tak Perlu Pembetulan Manual Read More »

KOP PPh Pasal 15 taxtix

Tarif PPN Belum Naik

Berita / , / /

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa belum ada rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 18 September 2026 ketika menjawab pertanyaan media mengenai kemungkinan perubahan tarif PPN. Kabar tersebut menjadi perhatian karena isu perubahan tarif PPN kembali muncul di tengah pembahasan penerimaan negara. Namun,

Tarif PPN Belum Naik Read More »

kenaikan PPN taxtix
Hubungi Kami
Hubungi Kami
Scroll to Top